Masyarakat yang Dikhianati: Partai Politik dan Hilangnya Amanat Kesejahteraan

Reformasi 1998 pernah melahirkan harapan besar: partai politik akan menjadi sarana rakyat memperjuangkan kesejahteraan. Namun, setelah lebih dari dua dekade demokrasi berjalan, kepercayaan itu retak. Masyarakat semakin kecewa melihat kenyataan bahwa partai-partai besar, baik nasionalis maupun berbasis agama, justru sibuk mengurus kepentingan diri dan kelompoknya, bukan kepentingan bangsa.

1. Data yang Tak Bisa Dibantah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 memang menurun menjadi 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang, terendah dalam 20 tahun terakhir. Namun, penurunan ini tidak menutup kenyataan pahit: masih ada jutaan rakyat yang hidup tanpa akses pendidikan layak, layanan kesehatan dasar, dan pekerjaan bermartabat. Kesenjangan desa-kota juga tetap menganga (desa 11,03% vs kota 6,73%).

Angka-angka ini memperlihatkan sesuatu yang ironis: ketika negara mencatat “keberhasilan statistik”, di sisi lain rakyat masih merasa dikhianati oleh para elite yang terus mengulang pola lama—korupsi, nepotisme, dan oligarki.

2. “Dosa” Partai di Mata Rakyat

Kekecewaan masyarakat bukan tanpa alasan. Hampir setiap partai besar memiliki rekam jejak kelam:

• PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, PKB, Gerindra — kader-kadernya berulang kali terjerat kasus suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan anggaran negara. Kasus korupsi e-KTP (kerugian Rp2,3 triliun) adalah contoh nyata bagaimana elite legislatif dari partai besar tega merampas hak rakyat untuk memiliki identitas resmi.

• PKS yang mengusung citra partai bersih pun terseret kasus suap proyek hingga skandal moral.

• PPP tercoreng oleh kasus korupsi dana haji yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat.

Dari sini, rakyat belajar satu hal: hampir tak ada partai yang benar-benar kebal dari praktik memperkaya diri.

3. Partai yang Keluar Jalur

Sesuai amanat konstitusi, partai politik seharusnya menjadi penghubung antara rakyat dan negara, memperjuangkan kepentingan publik dalam kebijakan. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda:

• Di legislatif, banyak anggota DPR dan DPRD terjerat kasus jual-beli anggaran, bahkan ikut meloloskan undang-undang yang lebih berpihak pada pemodal besar ketimbang rakyat kecil.

• Di eksekutif, kepala daerah maupun menteri dari berbagai partai tak jarang ditangkap KPK karena suap proyek infrastruktur, dana bansos, hingga korupsi pengadaan alat kesehatan.

• Di birokrasi, kader partai yang ditempatkan dalam aparatur negara lebih sibuk mencari rente politik ketimbang melayani masyarakat.

Hasilnya, rakyat hanya dijadikan alat—dari politik uang saat pemilu, hingga menjadi objek kebijakan yang lebih banyak menguntungkan oligarki.

4. Masyarakat dan Rasa Dikhianati

Kepercayaan publik pada partai politik terus menurun. Survei Lembaga Indikator Politik (2024) bahkan menunjukkan hanya sekitar 12% masyarakat yang masih percaya pada partai politik, jauh lebih rendah dibanding kepercayaan pada TNI atau lembaga keagamaan.

Di ruang publik, kekecewaan itu muncul dalam bentuk satire, kritik di media sosial, hingga apatisme dalam pemilu. Banyak rakyat merasa partai-partai politik bukan lagi rumah demokrasi, melainkan “pasar gelap kekuasaan” tempat segala cara digunakan untuk memperkaya diri.

5. Jalan Pulang yang Sulit

Jika tren ini dibiarkan, demokrasi Indonesia akan kehilangan ruhnya. Rakyat akan semakin jauh dari proses politik, sementara oligarki makin menguat. Jalan keluarnya tidak mudah, tapi ada beberapa langkah yang harus diperjuangkan bersama:

1. Reformasi internal partai: transparansi keuangan, batas masa jabatan ketua umum, larangan politik dinasti.

2. Penguatan lembaga antikorupsi: mengembalikan KPK pada fungsi independen tanpa intervensi politik.

3. Pendidikan politik rakyat: agar masyarakat tidak mudah dibeli suaranya dengan uang atau sembako.

4. Meritokrasi politik: mendorong kader yang berintegritas, bukan sekadar pewaris atau pemodal besar.

Penutup

Masyarakat Indonesia kini berada di persimpangan: tetap membiarkan partai politik menjadi mesin rente, atau menuntut mereka kembali ke jalur konstitusional—membangun kesejahteraan seluruh rakyat.

Kekecewaan rakyat adalah alarm keras. Jika partai-partai politik terus mengkhianati amanatnya, demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara, sementara rakyat tetap hidup dalam ketidakadilan struktural.